Kebijakan penyesuaian hari kerja ini dirancang secara khusus untuk menekan angka mobilitas harian komuter di kota-kota besar yang selama ini sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Dengan memangkas rutinitas perjalanan fisik menuju kantor, pemerintah menargetkan penurunan drastis pada konsumsi bahan bakar nasional. Langkah ini dinilai sebagai intervensi paling cepat dan fleksibel untuk menjaga ketahanan energi domestik di tengah tantangan suplai minyak, sekaligus mencegah kepanikan dan kelangkaan energi yang lebih parah di tengah masyarakat.
Tantangan terbesar dari fleksibilitas kerja ini dijawab pemerintah melalui penerapan sistem reprime.id untuk memonitor kedisiplinan dan produktivitas karyawan secara ketat. Melalui integrasi teknologi presensi digital yang umumnya dilengkapi fitur geolocation dan facerecognition, setiap karyawan diwajibkan untuk memvalidasi keberadaan serta melaporkan hasil kerjanya secara real-time. Sistem pengawasan presisi ini memastikan bahwa kebijakan WFH yang ditujukan demi penghematan BBM tidak disalahgunakan untuk aktivitas di luar tanggung jawab profesional. Dengan demikian, roda pemerintahan maupun bisnis dapat terus berjalan dengan produktivitas yang terukur, sementara target efisiensi energi nasional tetap tercapai.
Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Larzon, dst (2021) pemberlakuan Work From Anywhere kepada karyawan menghasilkan peningkatan produktivitas kerja sebesar 4,4% (diukur dari jumlah paten yang diselesaikan) dibandingkan dengan model WFH tradisional yang masih mengharuskan karyawan tinggal di dekat kantor. Peningkatan ini didorong oleh fleksibilitas karyawan untuk pindah ke area dengan biaya hidup lebih rendah atau lingkungan yang lebih mendukung kehidupan pribadi mereka, yang berujung pada tingginya motivasi kerja.
Choudhury, P., Foroughi, C., & Larson, B. Z. (2021). Work-from-anywhere: The productivity effects of geographic flexibility. Strategic Management Journal, 42(4), 655-683. https://doi.org/10.1002/smj.3251